SATUNUSA.CO, LOTIM – Pemerintah Kabupaten  Lombok Timur  segera menuntaskan  95.000 peserta BPJS Kesehatan yang   telah dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Langkah ini sebagai  upaya   untuk mempertahankan target cakupan Universal Health Coverage (UHC) sampai akhir Tahun 2025 ini.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, mengatakan untuk mencapai target UHC sebesar 98 persen, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan harus ditingkatkan. Dari total sekitar 700.000 warga Lotim yang telah terdaftar, masih terdapat sekitar 50.000 orang yang perlu dikejar partisipasinya.

“Di tengah upaya tersebut, kami justru menemukan tambahan 95.000 peserta yang statusnya nonaktif. Sekarang kita  diberikan kesempatan oleh Kementerian Sosial untuk mengaktifkan kembali 95.000 peserta nonaktif itu,” ujar Edwin.

Ia menambahkan, dari 95.000 data nonaktif itu, sekitar 64.000 peserta berpeluang untuk diaktifkan kembali.  Hal itu disebabkan karena adanya ketidaksesuaian data kependudukan antara sistem BPJS Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Karena itu, 64.000 inilah yang sekarang kita kejar. Jika sudah berhasil diaktifkan kembali, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti dengan mengusulkan pemindahan desil atau kelompok bantuannya,” jelasnya.

Di luar data nonaktif, Edwin juga menyebutkan terkait masih adanya warga tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ini tentunya menjadi perhatian serius mengingat anggaran yang dialokasikan Pemda Lotim untuk BPJS Kesehatan pada tahun 2025 cukup besar, yaitu mencapai Rp83 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk membayar iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sebelumnya Kadis Kesehatan Lombok Timur H. Pathurrahman mengatakan  selain masalah peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat terang dia pihaknya juga akan berupaya melakukan pembedahan terhadap fasilitas kesehatan terutama  fasilitas layanan kesehatan yang telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Diterangkannya  pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan ini terbagi dalam tiga variabel.. Pertama yaitu variabel contact, rujukan dan hari rawat. Dari tiga variabel itu disesuaikan dengan nilai Dari masing-masing layanan  puskesmas. Terlebih sekian puskesmas yang ada di Lombok Timur memiliki nilai yang berbeda.

" Di tiga poin itu kita berharap supaya berbagai aspek dilakukan perbaikan  tapi kalau bisa dilayani di puskesmas  itu dulu. Tapi kalau memang harus di rujuk segera di rujukrujuk kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan " kata dia.

Karenanya ketika rapat evaluasi  terang Pathurrahman pihak nya secara gambelang menyampaikan ke  puskesmas terkait dengan kekurangan yang harus diperbaiki dan terus ditingkatkan. Dari berbagai evaluasi yang dilakukan, sebagian besar  yang masih menjadi persoalan di setiap puskesmas adalah berkaitan dengan kekurangan tenaga  dokter terutama dokter gigi.

" Ini memang mempengaruhi sekali nilai . Tapi dengan apa yang ada sekarang bagaimana puskesmas itu bisa terus meningkat kan inovasi  terutama dalam melayani masyarakat. Ketika masyarakat datang berobat setelah selesai pulang  tapi bagaimana mereka diberikan berbagai edukasi," tandasnya.(ram)