SATUNUSA. CO, LOTIM - Sejak 1 Januari 2014 lalu Indonesia sudah memiliki sistem jaminan kesehatan bagi warga negaranya di bawah naungan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Hampir 6 (enam) tahun berlaku, sistem jaminan kesehatan ini nyatanya belum terlalu difahami masyarakat, utamanya dari alur pelayanannya.  Terlebih kerap terjadi aturan dan mekanisme yang berubah-ubah terkait dengan alur pelayanan.

Hal ini mengemuka pada  diskusi dan dialog survey kuantitaif dan  kualitatif JKN kaitan dengan layanan Kespro perempuan dan seksual di aula BAPPEDA Lombok Timur, Senin, (23/12 /2019).

Dalam survey yang dilakukan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra  (LPSDM) bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan Jakarta tiga tahun berturut-turut (2015 - 2017) ditemukan pemahaman masyarakat terkait alur pelayanan JKN masih rendah. Bahkan dari survey pertama hanya 3,3 persen dari responden yang mengetahui alur pelayanan. Angka ini meningkat menjadi 27, 2 persen di tahun 2017.  Survey dilakukan di 15 desa di Lombok Timur.

Dalam pemaparannya dihadapan peserta diskusi, Koordinator tim survey dari LPSDM Ririn Hayudiani memaparkan, dari sekitar 40% responden terhadap pengguna layanan BPJS baik itu prosedur, rujukan dan pendaftaran, sekitar 20% memiliki keluhan.  Kurang dari 20% tahu cara menyampaikan keluhan, namun hanya sekitar 4% saja yang pernah menyampaikan keluhan.

“ Kurangnya masyarakat yang menyampaikan keluhan terhadap alur pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS ini karena masyarakat enggak tau harus mengadu kemana, ” tegas Ririn.

Keluhan masyarakat tersebut juga diketahui dari hasil survey kualitatif yang dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan responden.

Menanggapi hasil survey tersebut perwakilan BPJS kesehatan Lombok Timur mengatakan, pihak BPJS sebenarnya sudah memiliki petugas untuk menjelaskan alur pelayanan JKN kepada pasien. Namun hal tersebut pun seolah menjadi ironi dengan temuan hasil survey LPSDM bahwa masih banyak petugas medis dan petugas administrasi di fasilitas kesehatan yang tidak mengerti dengan alur pelayanan JKN.

Bahkan sejumlah peserta yang hadir dalam diskusi tersebut yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah mengaku tidak mengerti dengan alur pelayaan JKN utamanya terkait Kespro dan seksual.

BPJS kesehatan dan stakeholder terkait didorong untuk terus melakukan sosialisasi agar peserta semakin faham. Terlebih tingkat kepusan peserta diakui mencapai 90 persen.(Sr. SN)