SATUNUSA.CO,LOTIM - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Berperspektif Kesetaran Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam program INKLUSI, Rabu (26/7/2023).
Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dan kelompok marginal dalam proses pembangunan.
Direktur LPSDM, Ririn Hayudiani mengatakan program ini menjadi penguat kolaborasi LPSDM dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Sasaran program ini mencakup 6 tematik yakni identitas hukum, jaminan sosial, pengawalan implementasi tindak kekerasan sesksual, mencegah perkawinan anak, dan pemulihan pasca Pandemi COVID-19 serta memastikan keterlibatan kelompok rentan dan wanita dalam mengambil keputusan.
"Sehingga tujuan dari program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya.
Lebih jauh dijelaskan, program ini akan dilaksanakan di 12 desa binaan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan 12 desa sasaran berdasarkan hasil identifikasi masalah yang kompleks termasuk tingginya angka perkawinan anak, KDRT, kekerasan seksual dan partisipasi perempuan yang masih rendah.
"Untuk itu, perspektif GEDSI, Disabilitas, dan INKLUSI masuk kedalam pembangunan baik tingkat Desa dan Kabupaten agar pembangunan dirasakan oleh masyarakat," terangnya.
MoU, papar Ririn menekan program pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan partisipasi wanita dan kelompok marjinal dalam pembangunan sehingga dapat merasakan manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik.
"Tentu dengan harapan setelah ditekannya MoU GEDSI tersebut, adanya perubahan yang signifikan di 12 Desa yang akan dibina,"imbuhnya. (*)
